DL/Bandarlampung/Politik
--- DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.   

Kemudian pembahasan 2 Raperda Prakarsa Pemprov Lampung yaitu Raperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.
Rapat Paripurna tersebut digelar di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung  dan dihadiri Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, Rabu (2/7/2025).  

Wakil Gubernur Lampung dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan, apresiasi, kritik, dan saran yang disampaikan oleh semua Fraksi di DPRD Provinsi Lampung.
"Kami percaya bahwa semua hal yang disampaikan bertujuan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan Daerah yang telah kami sampaikan," ujarnya.  

"Masukan tersebut juga penting untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menghadapi masalah yang ada dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai tujuan bersama," tuturnya.  

 Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, Wagub menyampaikan Pemprov Lampung menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungannya dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke-11 kalinya.  

"Ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Legislatif, yang memastikan kami tetap bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Kerja keras kita semua adalah kunci untuk terus mempertahankan prestasi ini dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah," ungkapnya.  

Sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan penciptaan lapangan pekerjaan, Pemprov Lampung juga terus bekerja keras melalui program yang telah disusun bersama Eksekutif dan Legislatif.   

"Kami berharap perangkat daerah dapat beradaptasi dan melakukan perubahan agar target pembangunan daerah dapat tercapai meskipun dengan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, kolaborasi dengan semua pihak terkait sangat penting," harapnya.  

Pada jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap 2 Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, Pemprov Lampung menyatakan sependapat pada sejumlah fraksi yang telah menyampaikan pemandangannya.  

"Penguatan kapasitas fiskal dalam kerangka pendanaan pembangunan daerah, kami terus berupaya untuk menjaga kesinambungan fiskal dengan mengedepankan alternatif skema pembiayaan non-APBD, antara lain melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi CSR, pinjaman daerah, sinergi dengan BUMN/BUMD, serta pendanaan hijau (Green Finance) yang berkelanjutan," ucapnya.   

RPJMD Provinsi Lampung juga akan difokuskan pada pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, dan penguatan daya saing daerah yang mengacu Asta Cita yang merupakan keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025 erfokus -2045 yang bpada kemiskinan, ketimpangan, kesehatan, pendidikan dan tata kelola pemerintahan.   

Terhadap saran dan pertanyaan dari sejumlah fraski, Wagub menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus melakukan strategi kolaborasi masyarakat, pelaku usaha dan perguruan tinggi.   

"Program Prioritas telah disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis daerah, serta terus mengarustamakan keluarga dan kelompok rentan berdasarkan SDGS, dan Tata kelola pemerintahan dan efektif dan berintegritas," jelasnya.  

 "Hal ini bukan hanya soal peningkatan pendapatan, tetapi juga menyangkut penyediaan akses dasar terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan layak. Pendekatan yang holistik dan lintas sektor dilakukan agar intervensi terhadap kelompok paling miskin bisa efektif dan berkelanjutan," jelasnya.  

Pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada strategi penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan nilai tambah produk lokal, percepatan realisasi investasi, dan pengembangan ekonomi kreatif serta UMKM.   Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintah Provinsi Lampung juga akan melakukan beberapa strategi dengan meningkatkan standar pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kapasitas individu di seluruh lapisan masyarakat. Layanan kesehatan diperkuat dengan memperluas akses ke fasilitas kesehatan yang lebih baik.  

Kondisi jalan provinsi juga menjadi prioritas peningkatan kemantapan jalan dan konektivitas khususnya ruas-ruas penghubung sentra produksi, kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi.  

Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan dukungan DPRD sebagai bagian dari upaya untuk membuka lapangan kerja dan memperluas kesempatan berusaha.  

Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, baik dengan DPRD, investor, maupun pemerintah pusat, agar semangat awal pembangunan Kota Baru tetap terjaga.  

"Kami percaya, dengan dukungan dan masukan dari DPRD, kawasan ini dapat diarahkan ulang menjadi bagian dari solusi jangka panjang pembangunan perkotaan di Provinsi Lampung," tegasnya.  

Pada pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik semangat DPRD yang mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, inklusif, dan berpihak kepada potensi unggulan daerah.  

"Kami apresiasi perhatian dari Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi PKS bahwa Pemprov Lampung terus berkomitmen menjadikan provinsi ini sebagai daerah yang ramah terhadap investasi, tidak hanya melalui penyederhanaan perizinan dan regulasi, tetapi juga pendampingan dan perlindungan terhadap UMKM lokal, agar investasi yang masuk tidak justru mematikan usaha rakyat kecil yang sudah berjalan," ucapnya.  

Wagub juga meyakini bahwa kemudahan investasi ini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. (tim)